IRONI JOGJA : DITETAPKAN KRIMINAL HANYA KARENA MEREKA MISKIN, SEDANGKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAN PROPERTI BEGITU DILAYANI.

Jogja bukan kota yang manusiawi lagi hari ini bagi kaum miskin kota. Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, jadi penyebabnya. Sudah banyak korban mengalami berbagai bentuk tindakan dan perlakuan (?) yang tak prosedural diantaranya kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan sosial. Penangkapan sewenang-wenang –termasuk salah tangkap- layaknya penculikan, perlakuan tidak manusiawi dan pengabaian di camp assessment, pemaksaan ekspresi gender, serta tindakan-tindakan lain yang menunjukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia tersebut dilakukan dengan alasan melakukan pembersihan kota-kota di D.I Yogyakarta. Ini semua karena adanya perda yang sangat diskriminatif, menjadikan seseorang sebagai kriminal hanya karena miskin (kriminalisasi). Inilah yang dialami oleh kaum miskin kota, saat mereka terlihat di jalanan, mereka menjadi target pembersihann dari aparat. Seolah-olah tak ada jalan lain untuk mengurangi angka kemiskinan.

Sungguh ironis, pemerintah daerah hari ini, begitu berbaik hati mendukung Apartemen dan Hotel masuk ke kampung-kampung padat penduduk. Selain itu, penataan kawasan yang menyebabkan penurunan derajat hidup, karena terjadi berbagai bentuk penggusuran seperti terhadap Pedagang Kaki Lima, pelarangan bentor, dan kantung-kantung parkir. Masyarakat kaum miskin kota Jogja tak sedikit pun menikmati hasil pembangunan itu, yang terjadi justru pemerintah melakukan kebijakan yang sangat diskriminatif dan sarat pelanggaran HAM, karena melegitimasi tindakan-tindakan kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat Kaum miskin kota di D.I Yogyakarta.

Pengertian ‘gelandangan’ dan ‘pengemis’ tidak jelas pada Perda tersebut, tidak memiliki tolak ukur dan sangat subjektif dari sudut pandang aparat. Perda tersebut mengkategorikan orang-orang yang berada di jalanan sebagai kondisi yang dapat dipidana karena dianggap (distigma) sebagai gelandangan dan pengemis.

Pelanggaran terhadap keberadaan kaum miskin kota di jalan, dan pengancamannya dengan pidana, karena distigma sebagai gelandangan dan pengemis berdasarkan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014, jelas-jelas bentuk kriminalisasi. Penetapan mereka sebagai kriminal, menjadi pembenaran bagi aparat melakukan berbagai tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan dan pelimpahan ke pengadilan. Sekali lagi, mereka ditetapkan kriminal hanya karena miskin dan berada di jalanan. Continue reading

Kaukus Perda Gepeng Mengudaraaa…

Perlu dicatat, sejak tahun 2015 DIY menempati peringkat kedua setelah Papua sebagai provinsi dengan rasio ketimpangan pendapatan (rasio gini) tertinggi di Indonesia – Data Bappeda DIY

Ini membuktikan bahwa perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 tidak efektif. Cabut perda demi keadilan dan kesejahteraan KMK!!

Kawan-kawan kaukus perda gepeng pagi ini akan mengudara di radio Sonora 97,4 FM dari jam 11-12 wib, kerjasama dengan Mitra Wacana.

Dengerin yaaah…
Live Streaming : http://jogjastreamers.com/sonora-97.4-fm.html

#tolakKriminalisasi
#PerdaGepengMembunuhKamiIMG-20160516-WA0002[1]

PRESS RELEASE “PERDA Gepeng Membunuh Kami”

November hingga Desember 2015 – Kaukus untuk Perda Gepeng melakukan refleksi gerakan melalui momentum; Transgender Day of Remembrance (TDoR), 28 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP++), Hari AIDS Sedunia (HAS), Hari Difabel, Peringatan Hak Asasi Manusia, dan Hari Anti Kekerasan Terhadap Pekerja Seks, kami menemukan Perda DIY nomor 1 tahun 2014 mencederai serangkaian perjuangan yang diupayakan selama ini. Sebuah kebijakan yang diskriminatif dan mengkriminalkan kelompok – kelompok yang dimarginalkan; perempuan, anak, transgender, lansia, penyandang difabel, dan orang – orang yang hidup di situasi jalanan.

Substansi Perda DIY No. 1 Tahun 2014 yang seharusnya menjadi penanganan gelandangan dan pengemis, dan menjadi solusi untuk persoalan di jalanan ternyata justru menjadi instrumen peraturan daerah yang mencerminkan diskriminasi dan kekerasan negara. Kemudian diantaranya mencerminkan kebijakan kriminalisasi oleh Negara dan pelanggaran HAM terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng).

Diawali dengan kriteria tentang gelandangan dan pengemis sebagai subjek tidak diatur jelas pada Perda DIY No. 1 Tahun 2014. Pada pasal 5 poin d tentang kriteria gelandangan tidak punya tolak ukur yang jelas. Dilanjutkan pada pasal 6 poin b dan c tentang kriteria pengemis yang terlalu subjektif. Adapun ketentuan pidana pada pasal 21 dan pasal 22 jo. Pasal 24 dengan pendekatan penal yang bersifat represif sebagai dasar hukum untuk menindak dengan menghukum secara pidana terhadap keberadaan gepeng, bahkan terhadap orang lain (masyarakat luas) yang berhubungan (membantu). Hal tersebut mengindikasikan bentuk kriminalisasi pada penanganan gepeng di DIY. Lalu yang menjadi pertanyaan ; nilai apa yang dilanggar oleh gepeng sehingga pemerintah berhak untuk memberikan stigma negatif dan mengkriminalisasikannya?

 

Dari Substansi Perda DIY No 1 Tahun 2014 yang tidak jelas, berdampak sistemik kepada implementasi yang diskriminatif, kriminalisasi oleh negara terhadap berbagai perbuatan yang terkait dengan keberadaan gelandangan dan pengemis(gepeng), pemiskinan, stigma buruk kepada gepeng.

Jaringan Kaukus untuk Perda Gepeng melakukan pengumpulan data kasus kekerasan pada impementasi Perda Gepeng No 1 Tahun 2014,  sejak Bulan 21 September hingga 24 November 2015 terhadap orang-orang yang ditangkap dan ditahan di camp assessment. Kaukus menemukan 23 orang yang teridentifikasi mengalami pelanggaran HAM dan kekerasan. Pertama, tentang penangkapan yang sewenang wenang. Kedua, tentang proses penahanan di camp assessment yang tidak jelas dan diskriminatif. Ketiga, proses pelayanan di camp assessment yang tidak layak dan tidak manusiawi. Keempat, prosedur dan proses pembebasan juga tidak jelas. Kelima, penahanan berdampak pada kerugian ekonomi yang signifikan. (Data lebih lanjut terlampir). Continue reading

Kaukus untuk Perda Gepeng DIY

Kaukus untuk Perda Gepeng adalah sebuah jaringan yang terdiri dari organisasi, komunitas, dan indivisu untuk memperjuangkan pemenuhan hak dan keadilan Kaum Miskin Kota.

Kaukus memobilisasi dan mengorganisir kekuatan Kaum Miskin Kota, membangun solidaritas, dan persatuan gerakan rakyat lainnya. Untuk mencapai tujuannya, Kaukus melakukan aksi-aksi strategis, pengorganisasian, dan kampanye. Salah satu taktik perjuangan untuk mencapai keadilan bagi Kaum Miskin Kota (KMKI) diantaranya dengan penghapusan Perda DIY tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Nomor 1 Tahun 2014 (Perda Gepeng).

Dalam perjuangannya, kami menitik beratkan pada nilai-nilai demokrasi, anti seksisme, anti diskriminasi, anti stigmatisais, anti moderasi, dan oenghargaan terhadap keberagaman.